IKD atau Digital ID adalah KTP-el berbentuk digital yang berisi informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai (smartphone) yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan (Permendagri No. 72 Tahun 2022 Pasal 13 ayat 2).

Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia (UU RI No. 24 Tahun 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 Ayat 4 bahwa Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Pada Rabu (11 November 2021), bertempat di Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, diadakan rapat penyusunan draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pemanfaatan Data Web Portal periode III Tahun 2021.

Layanan Online “AKU MANDIRI” (Administrasi Kependudukanku Bisa Cetak Sendiri) merupakan salah satu inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir melalui aplikasi yang dapat diakses pada situs https://akumandiri.oganilirkab.go.id. Pelayanan online ini sudah dimulai sejak Maret Tahun 2020.

KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) mengenalkan Anjungan Dukcapil Mandiri ( ADM) pada Senin (25/11/2019) malam.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo kembali menegaskan bahwa penerbitan KTP Elektronik untuk Warga Negara Asing (WNA) yang selama ini dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Undang-undang. Bahkan, undang-undang tersebut telah diterbitkan sebelum dirinya menjabat sebagai Mendagri.

Kepala Dinas Dukcapil Kab. Ogan Ilir, Bapak Zaidan Sukrno, S.Sos., M.Si., turut menghadiri undangan Kegiatan Penyampaian Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik