Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo kembali menegaskan bahwa penerbitan KTP Elektronik untuk Warga Negara Asing (WNA) yang selama ini dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Undang-undang. Bahkan, undang-undang tersebut telah diterbitkan sebelum dirinya menjabat sebagai Mendagri.

Komisioner KPU Viryan memberikan klarifikasi atas merebaknya isu yang menuding bahwa Kementerian Dalam Negeri memasukkan WNA ke dalam DPT Pemilu 2019. Ia mengkonfirmasi bahwa hal tersebut tidaklah benar.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dan mencegah kriminalitas, dua tugas sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mewujudkan dua hal itu, kini saatnya sektor-sektor pelayanan publik, swasta maupun pemerintah, memanfaatkan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri.

Dengan Go Digital, apa pun bisa dilakukan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk semakin memajukan negeri ini. Inilah tekad Dirjen Dukcapil Prof Zudan Arief Fakrulloh saat meluncurkan Dukcapil Go Digital di arena Rapat Koordinasi Nasional I Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Rakornas I Dukcapil) di Four Point by Sheraton Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/2/2019).

Data kependudukan yang dikelola Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus meraih kepercayaan masyarakat untuk membantu pelayanan publik agar semakin cepat dan akurat.

Ditjen Dukcapil Kemendagri menghadapi tiga tantangan besar di tahun politik ini. Pertama harus memposisikan diri menyukseskan Pemilu Serentak di tanggal 17 April 2019 mendatang. Kedua, meningkatkan kualitas terbaik pelayanan data administrasi kependudukan (Adminduk), dan ketiga menjaga kehandalan sistem Adminduk tersebut selama 24 jam per hari dan 7 hari seminggu nonstop.